WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEKERJAAN BEBAS

Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Diantara profesi yang masuk dalam kategori pekerjaan bebas, tenaga ahli merupakan salah satu jenis pekerjaan bebas, seperti dokter, pengacara, notaris, dll.

Sebagai wajib pajak maka notaris, dokter, dan profesi lainnya juga memiliki kewajiban untuk menghitung dan melaporkan pajak penghasilannya setiap bulan dan seluruh transaksi yang merupakan objek pajak, baik itu masuk ataupun transaksi keluar sesuai aturan undang-undang perpajakan.

Lalu apa saja kewajiban pajak yang harus dilakukan bagi waib pajak yang melakukan pekerjaan bebas, berikut adalah kewajiban perpajakan secara umum yang dilakukan.

PPh 21/26

PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Undang-Undang Pajak

PPh 23/26

PPh Pasal 23/26 adalah pajak penghasilan yang berasal dari transaksi badan usaha Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan perusahaan terkait jenis transaksi tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

PPh Final 4 (2)

PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.

Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas

Pajak Penghasilan Untuk Pengusaha

Sanksi Tidak Memiliki NPWP

Sanksi Tidak Melapor SPT Tahunan Orang Pribadi

Arsitek

Dikutip dari pajak.go.id

Arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek, yaitu penyelenggaraan kegiatan untuk meng­hasilkan karya Arsitektur. Pada dasarnya, Layanan Praktik Arsitek dapat berupa penyediaan jasa profesional terkait dengan penye­lenggaraan kegiatan Arsitek maupun dilakukan secara bersama dengan profesi lainnya.

Info lebih lanjut klik disini

Artis

Apakah artis juga Wajib Pajak?

Pada prinsipnya ya sepanjang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

Apakah artis juga harus membayar pajak dan berapa besarnya akan diulas dalam tulisan ini.

SEGERA HITUNG & LAPORKAN KEWAJIBAN PAJAK ANDA

Segera hitung dan laporkan kewajiban pajak Anda karena sanksi denda bahkan pidana sesuai amanah undang-undang akan diberikan bagi setiap wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan UU KUP 2007 Pasal 13A, Anda akan dikenai 200 persen dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang diterapkan melalui penerbitan SKPKB. Sedangkan berdasarkan UU KUP 2007 Pasal 38 ayat 1, Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT makan akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana yakni kurungan paling sedikit 3 bulan atau paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayardan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Baca selengkapnya di artikel “Denda Bagi WP yang Terlambat dan Tak Lapor SPT Tahunan”, https://tirto.id/eC4k

Berdasarkan UU KUP 2007 Pasal 13A, Anda akan dikenai 200 persen dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang diterapkan melalui penerbitan SKPKB. Sedangkan berdasarkan UU KUP 2007 Pasal 38 ayat 1, Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT makan akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana yakni kurungan paling sedikit 3 bulan atau paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayardan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Baca selengkapnya di artikel “Denda Bagi WP yang Terlambat dan Tak Lapor SPT Tahunan”, https://tirto.id/eC4k

Berdasarkan UU KUP 2007 Pasal 13A, wajib pajak akan dikenai 200 persen dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang diterapkan melalui penerbitan SKPKB.

Sedangkan berdasarkan UU KUP 2007 Pasal 38 ayat 1, Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT maka akan dikenai sanksi pidana.

Sanksi pidana yakni kurungan paling sedikit 3 bulan atau paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kini pelaporan pajak sudah cukup mudah dengan adanya e-Filling. Anda cukup melakukan perhitungan pajak terlebih dahulu sesuai yang telah di atur dalam Undang-Undang Perpajakan lalu laporkan melalui online pada kanal DJP Online bagi Anda yang telah mendaftarkan EFIN.

Estra dapat membantu Anda dalam melakukan perhitungan hingga pelaporan pajak tepat pada waktunya setiap bulan sehingga Anda dapat fokus kepada inti usaha Anda tanpa perlu khawatir akan keterlambatan laporan pajak.

LAYANAN  LAINNYA

^

Perhitungan SPT Masa PPh 21/26

^

Perhitungan SPT Masa PPh 23/26

^

Perhitungan SPT Tahunan

^

SPT Masa PPh 4 (2) Final

FAQ

Apakah penghasilan saya yang telah dipotong oleh lawan transaksi masih harus saya laporkan ?

Sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan yaitu PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Untuk itu bukti potong yang Anda dapat dari lawan transaksi dapat Anda laporkan di SPT Tahunan Anda nantinya.

Bagaimana mengetahui penggunaan form 1770S , 1770SS dan 1770 ?

  1. Form 1770SS digunakan untuk  orang pribadi dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta setahun selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas.
  2. Form 1770S digunakan untuk orang pribadi yang memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dari dalam negeri dan dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final.
  3. Form 1770 digunakan untuk orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha / pekerjaan bebas dan menyelenggarakan pembukuan atau norma, dari satu pemberi kerja atau lebih dan bersifat final atau dikenakan PPh Final.

Apakah orang pribadi tanpa penghasilan / menganggur tetap harus lapor SPT Tahunan OP setiap tahunnya?

Ya, karena seperti yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan  No.9/PMK.03/2018 Pasal 9A yang berbunyi bahwa “Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak, wajib menyampaikan SPT tersebut paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak”.

Apa sangsi bagi yang tidak melapor SPT Tahunan OP pada waktunya ?

Sangsi bagi setiap wajib pajak orang pribadi yang terlambat atau tidak lapor sama sekali SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada waktunya adalah denda sebesar Rp100.000 untuk setiap laporan SPT tiap tahunnya.

Ingin melakukan kewajiban melaporkan dan membayar pajak pribadi Anda namun bingung bagaimana cara menghitung dan melaporkannya? Kami akan membantu anda untuk proses dari A hingga Z. Layanan kami terpadu dan terjangkau, sehingga anda tidak perlu pusing untuk melakukannya sendiri.

error: Content is protected !!
Open chat
Halo, Ada yg bisa kami bantu ?
Halo, Ada yg bisa kami bantu ?