KEWAJIBAN LAPOR USAHA

Kewajiban lapor bagi pelaku usaha berbadan hukum adalah diwajibkan berdasarkan undang-undang, baik itu PT, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan lainnya. Kewajiban lapor tersebut adalah kewajiban lapor tenaga kerja (WLTK) dan laporan kegiatan perubahan modal (LKPM).

Laporan-laporan tersebut berguna sebagai gambaran untuk pemerintah dalam memberikan kebijakan untuk dunia usaha dan sebagai parameter kesejahteraan pekerja .

LKPM

LKPM adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang wajib disampaikan oleh setiap perusahaan atas progres proyek investasi yang sedang berjalan ataupun yang sudah komersil secara bertahap kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

WLKP

WLKP adalah Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan, yaitu salah satu Layanan ketenagakerjaan pada Portal kemnaker.go.id yang berhubungan dengan informasi perusahaan

SEGERA LAKUKAN KEWAJIBAN LAPOR USAHA ANDA

Kewajiban ketenagakerjaan atau Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) adalah laporan yang wajib disampaikan kepada Dinas Ketenagakerjaan paling lambat 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan (Undang-Undang No.7 Tahun 1981).

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan yang memuat penanaman modal dan kendala yang dihadapi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara berkala setiap 3 Bulan sekali.

Sanksi diberikan bagi pelaku usaha yang tidak membuat dan melaporkan pada waktunya sesuai undang-undang, yaitu :

Bagi perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM sesuai periode pelaporan, BKPM akan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan. Perusahaan yang tidak merespon surat peringatan tersebut selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut dapat dijatuhi sanksi berupa pembatalan/pencabutan izin perusahaan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No 7 Tahun 1981, pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan ketenagakerjaan dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

Kewajiban lapor bagi setiap pelaku usaha kini sudah jauh lebih mudah dibandingkan dulu. Kini kewajiban-kewajiban tersebut dapat dilakukan daring (online) melalui portal-portal yang telah disediakan oleh Dinas terkait. Anda dapat melakukan sendiri kewajiban lapor tersebut atau melalui kami (estra).

Kami dapat membantu melakukan pengurusan kewajiban lapor bagi setiap pelaku usaha dari mulai pendaftaran hingga penyertaan laporan, sehingga anda bisa fokus pada usaha anda. kami yang urus semua untuk anda.

LAYANAN LAINNYA

^

Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)

^

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

FAQ

Sanksi apa yang saya dapat apabila tidak lapor LKPM ?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 ditetapkan bahwa setiap perusahaan penanaman modal berkewajiban untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Setiap perusahaan penanaman modal agar segera menyampaikan LKPM periode Triwulan IV dan Semester II Tahun 2017 dengan batas akhir penyampaian tanggal 10 Januari 2018. Bagi perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM sesuai periode pelaporan, BKPM akan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan. Perusahaan yang tidak merespon surat peringatan tersebut selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut dapat dijatuhi sanksi berupa pembatalan/pencabutan izin perusahaan.

Sanksi apa yang saya dapat apabila tidak lapor WLKP ?

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No 7 Tahun 1981, pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan ketenagakerjaan dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

 

Hubungi Kami Segera

error: Content is protected !!
Open chat
Halo, Ada yg bisa kami bantu ?
Halo, Ada yg bisa kami bantu ?